Probolinggo – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, melakukan peninjauan langsung ke Kali Afur Banger yang berada di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kamis (29/1/26) siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan normalisasi sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah setempat. Dalam peninjauan itu, Gus Fatih sapaan akrabnya didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan, pengecekan lapangan menjadi langkah penting agar proses normalisasi dapat berjalan sesuai perencanaan dan meminimalkan kendala di kemudian hari. “Kami bersama BPBD melihat secara langsung kesiapan normalisasi sungai. Perlu diketahui, normalisasi Kali Afur Banger ini merupakan kewenangan UPT Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, karena sungai tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujar Gus Fatih. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, pelaksanaan normalisasi dijadwalkan dimulai pada Sabtu mendatang. Pihak UPT SDA Provinsi Jawa Timur juga telah menyatakan komitmennya untuk segera menurunkan alat berat ke lokasi. “Sesuai komitmen UPT SDA Provinsi, dalam dua hari ke depan alat berat akan mulai didatangkan. Normalisasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dan akan terus dilaksanakan hingga pekerjaan dinyatakan rampung,” jelasnya. Terkait potensi dampak terhadap lahan warga, khususnya pohon-pohon di bantaran sungai yang harus ditebang, Gus Fatih memastikan tidak ada penolakan dari masyarakat. Bahkan, dukungan warga dinilai sangat tinggi. “Kami mengapresiasi peran kepala desa yang telah bekerja maksimal sehingga tidak ada hambatan. Dukungan masyarakat juga luar biasa. Mereka siap mendukung dan berkorban demi kelancaran normalisasi sungai ini,” ungkap politisi PKB tersebut. Ia menambahkan, normalisasi Kali Afur Banger direncanakan sepanjang lebih dari 300 meter. Namun demikian, apabila hasilnya masih belum cukup untuk mengatasi banjir, Pemerintah Kabupaten Probolinggo siap mengambil peran tambahan. “Jika nantinya dibutuhkan pekerjaan lanjutan, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo siap membantu dengan mengerahkan alat berat milik pemerintah daerah,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Desa Opo-Opo, Muhaimin Assyatta, menyampaikan bahwa pendekatan kepada warga yang memiliki lahan di sepanjang bantaran sungai telah dilakukan sejak jauh hari. Hasilnya, warga menyatakan persetujuan terhadap rencana normalisasi. “Total ada 20 warga yang memiliki lahan dan pohon di tepi sungai yang terdampak. Sebagian besar dari mereka sudah menandatangani persetujuan,” kata Muhaimin. Ia menambahkan, masih terdapat tiga warga yang belum menandatangani persetujuan. Namun, hal tersebut bukan disebabkan penolakan, melainkan karena yang bersangkutan belum sempat ditemui. “Masih tersisa tiga warga yang belum tanda tangan karena belum bertemu. Dalam waktu dekat akan segera kami temui agar semuanya jelas dan tidak ada kendala saat pelaksanaan normalisasi,” pungkasnya.